Wali Nikah

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Wali Nikah

Apa yang terbayang dalam pikiran public Indonesia, ketika mendengar kata “wali”?. Boleh jadi mereka mengingat “wali sanga”, orang-orang suci, dan para juru dakwah Islam awal yang santun dan menghargai tradisi local. Boleh jadi juga mereka ingat “wali kota”, pemimpin public kota, atau “wali murid”, orang tua siswa.

Bagaimana dengan “Wali Nikah”?. Penyebutan ini dimaknai sebagai orang yang bertindak atau bertugas menikahkan seorang perempuan. Pertanyaan kita adalah mengapa orang-orang yang disebutkan di atas digelari Wali?. Apa sejatinya makna “wali”?. Makna awalnya adalah orang yang mengurus sesuatu untuk kepentingan orang lain. Sebagai seorang yang mengurus, dia harus memberikan perhatian sepenuh dan setulus hati baginya. Oleh karena itu, ahli tafsir menyebut sejumlah karakter fungsional yang harus dimiliki seorang wali. Beberapa di antaranya adalah sahabat (al-shahib).Yakni seorang yang selalu menemani di manapun berada dan dalam situasi apapun, suka maupun duka. Kebersamaan itu tidak selalu dalam makna ruang, tetapi lebih bersifat moral dan spiritual. Ia juga seorang penolong (al-nashiir), kekasih (al-muhibb), dan pelindung (al-hafiizh).

Allah menyebut Diri-Nya sebagai Wali. Al-Qur’an menyatakan: “Allah adalah Wali orang-orang yang beriman. Dia membebaskan mereka dari kegelapan menuju kepada ruang cahaya. (Q.S. al-Baqarah [2]:257). Dunia gelap adalah dunia yang diliputi kebodohan dan kezaliman, dan dunia bercahaya adalah dunia yang diliputi ilmu pengetahuan dan keadilan.

Wali Nikah

Wali Nikah dalam pandangan para ahli Islam adalah orang yang bertindak melaksanakan akad nikah bagi orang lain, dan orang lain itu perempuan. Ia adalah kerabat dekat (nasab) dari seorang perempuan. Bila mereka tidak ada atau tidak bisa karena alasan yang dapat dipahami, maka fungsi wali dialihkan kepada pemerintah (naib KUA). Ini yang disebut wali hakim.

Dalam mazhab fiqh ada istilah “wali mujbir”. Ia adalah ayah atau kakek seorang perempuan, remaja atau dewasa. Dalam banyak pandangan, wali mujbir berhak menikahkan anak perempuannya meski tanpa persetujuan eksplisit dari anaknya. Ini membawa persepsi public bahwa ayah/kakek berhak memaksa anak perempuanya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, bukan pilihan putrinya. Bahkan kadang terjadi ayah telah menikahkan putrinya, tanpa sepengetahuan si anak. Pandangan demikian berbeda dengan pernyataan Nabi saw : “ untuk gadis hendaklah diminta izinnya, dan untuk janda diminta perintahnya. Izin si gadis (paling tidak) adalah sikap pasifnya”. Inilah pandangan progresif Nabi untuk zamannya.

Barangkali bisa disampaikan bahwa kata “mujbir” tidak identik dengan kata “mukrih”, meski acap diterjemahkan dalam bahasa kita sebagai sama. Yakni memaksa. Memaksa pada “mukrih” (ikrah) dilakukan karena egoisme wali, yang memaksakan kehendaknya, sementara pada “mujbir”, wali melakukannya dalam rangka tanggung jawab moral.

Seperti ditulis dalam buku-buku fiqh Syafi’i, wali mujbir bisa menikahkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan eksplisit sang anak, hanya jika terpenuhi empat syarat : si anak tidak memperlihatkan penolakan verbal maupun ekspresif, terhadap ayahnya, tidak ada penolakan tegas dan ekspresif terhadap calon suaminya, calon suami sepadan (kufu) dan mas kawinnya (mahar) layak untuk status social dirinya.

Memilih adalah hak kolektif. Menentukan adalah hak personal.

Pandangan fiqh di atas boleh jadi tidak menyimpan problem dalam system social masa lalu atau tertentu. Yakni ketika suara dan ekspresi perempuan dibatasi oleh struktur social, budaya dan politik yang disebut patriarkhisme. Perempuan dalam system ini sulit atau tabu mengemukakan kehendak atau tidak berkehendaknya secara verbal dan ekspresif. Jika pun dia ditawari menikah dengan pilihan ayanya, dia hanya diam jika tidak merasa keberatan. Diam adalah ekspresi minimal persetujuan perempuan. Tetapi kebudayaan manusia senantiasa berkembang dan berubah. Hari ini akses pendidikan dan aktualisasi diri perempuan semakin terbuka. Maka kita melihat tidak sedikit perempuan yang cerdas dan berani mengungkapkan kehendaknya, baik dalam mengapresiasi maupun menolak suatu pandangan dan kehendak orang lain, termasuk orang tuanya. Pikiran perempuan tidak selalu lebih bodoh daripada pikiran laki-laki, bahkan kadang lebih cerdas dan jitu.

Realitas social seperti ini seharusnya membuka mata hati dan pikiran orang tua untuk mengambil sikap yang lebih relevan dan kontekstual. Sebagai seorang wali, orang tua, tentu berhak untuk mencarikan atau menawarkan pasangan hidup yang menurut dirinya bisa membahagiakan anaknya. Ini sebagai bentuk tanggungjawab atas masa depan anaknya. Dalam waktu yang sama anak juga mempunyai hak yang sama untuk hal itu. Ketika pilihan keduanya berseberangan, maka sepatutnya kehendak anak lebih dipertimbangkan.

Menikah adalah hak setiap orang, laki-laki maupun perempuan. Dalam Islam, menikah menjadi “sunnah”, dianjurkan, manakala dia sudah berhasrat dan siap. Ia adalah fase krusial bagi perjalanan hidupnya di masa depan. Karena itu dia tentu akan berfikir keras memilih pasangan hidupnya yang akan membahagiakannya. Perempuan dewasa, apalagi terpelajar, tentu dapat atau bisa memilih apa yang baik dan apa yang buruk. Maka memilih pasangan hidup seyogyanya lebih banyak diberikan sekaligus ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain.

Pengalaman hidup kita menunjukkan dengan pasti bahwa manakala seseorang telah membentuk rumah tangga, dia akan menjalani hidup bersama pasangannya, dan dia akan bertanggungjawab atas hidup bersama pilihannya itu dalam suka maupun duka. Sebagai seorang wali, orang tua, memang punya tanggungjawab moral; memberikan nasehat, pertolongan manakala diperlukan dan mendo’akan bagi kebahagiaan anaknya selamanya. Dalam waktu yang sama, secara moral pula, anak dituntut mempertimbangkan apa yang baik dan patut dari pandangan orang tuanya. Kesalingan saling mengapresiasi pikiran, rasa dan kehendak adalah penting. Tetapi menentukan nasib hidup atas diri adalah sendiri-sendiri. Dengan kata lain : memilih adalah hak kolektif, tetapi menentukan adalah hak personal. Ada semboyan : “The Personal is Political”. Islam, juga menyebutkan tanggungjawab individual ini. “Dan setiap orang akan datang kepada-Nya pada hari Qiyamat, sendiri-sendiri” (Q.S. [19]: 95). Para ahli tafsir menjelaskan bahwa setiap manusia akan menghadap Tuhan sendirian saja, tanpa penolong siapapun dan apapun. Lihat pula Q.S. [39]:7.

Khalil Gibran menulis puisi cerdas :

Anakmu bukanlah anakmu dia anak kehidupan yang merindui dirinya sendiri Dia terlahir melaluimu tapi bukan darimu Meski dia bersamamu tapi dia bukan milikmu
Kau bisa bikinkan rumah untuk tubuhnya tapi bukan jiwanya Jiwa adalah penghuni rumah masa depannya
yang tak bisa kau kunjungi, meski dalam mimpi.

Puisi itu mengingatkan kita pada kata bijak Socrates : “Jangan kau paksa anak-anakmu ikut tradisimu. Mereka diciptakan Tuhan untuk suatu zaman, bukan zamanmu”.

Pertanyaan tersisa adalah mengapa perempuan tidak boleh menjadi wali nikah?.

Cirebon, 20-Maret-2014

(dimuat di majalah NOOR, edisi Wedding, Mei 2014)

Related Posts

Populer